GARDA

 
Jakarta - Sudah setahun lebih pemerintah dan PT Freeport Indonesia melakukan renegosiasi beberpa perjanjian kontrak, salah satunya soal royalti emas yang selama ini hanya dibayar Freeport 1%, padahal sejak 2003 harusnya 3,75%.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesa Rozik Boedioro Soetjipto mengatakan, ada 6 poin renegosiasi yang masih dibahas. Poin tersebut adalah soal pembangunan smelter atau pengelolaan tambang mentah, soal pemangkasan luas wilayah tambang, peningkatan royalti, penggunaan produk dalam negeri, perpanjangan kontrak Freeport, serta divestasi saham.

"Kami siap untuk mengikuti kemauan pemerintah soal pembayaran royalti," kata Rozik dalam pertemuan di kantornya, Jakarta, seperti dikutip, Rabu (24/4/2013).

Selama ini, Freeport membayar royalti emasnya hanya 1% dari harga jual dikali tonase. "Kami siap menaikkan royalti 4% untuk perak, 3,75% untuk emas, dan 3,25% untuk tembaga. Semua dinaikkan," jelas Rozik.

Dalam aturan royalti pertambangan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku, royalti emas ditetapkan sebesar 3,75% dari harga jual kali tonase.

Rozik mengatakan, apabila royalti ini dinaikkan, maka pemerintah akan mendapatkan tambahan pendapatan sekitar US$ 80 juta-100 juta.

Namun pembayaran royalti ini baru berlaku apabila 6 poin renegosiasi telah tercapai. Sampai saat ini, untuk pembangunan smelter, Freeport menyatakan akan melakukan kajian atau feasibilty study (FS) untuk pembangunan di Gresik dengan mengundang 3 partner. Namun yang pasti, sampai 2014 Freeport belum bisa membangun smelter sehingga masih harus melakukan ekspor konsentrat emas dan tembaga.

Meskipun di 2014, pemerintah sebenarnya telah melarang ekspor tambang mentah dari Indonesia, agar industri hilir pertambangan lewat smelter bisa berkembang. Namun Freeport menyatakan diberikan kompensasi, asalkan studi kelayakan dibuat. Tapi kapan studi ini akan selesai? "Feasibilty study tidak sampai setahun kok," kata Rozik.

Lalu terkait penciutan lahan tambang di Papua, pihak Freeport menyatakan, Freeport tidak mungkin menciutkan lahan tambangnya hingga 25 ribu hektar, karena saat ini wilayah tambang Freeport dari panjang dari ketinggian 4.200 hingga ke batas pantai. Sehingga yang bisa dipertahankan sekitar 158 ribu hektar.

Terkait divestasi saham, Freeport menyatakan siap melakukan divestasi saham hingga 10,64% hingga 2021, dan divestasi dilakukan bertahap. Siapa yang akan membeli saham Freeport? Rozik mengatakan hal tersebut terserah pemerintah pusat.

"Saat ini divestasi sudah 9,36% yang dimiliki pemerintah pusat, nanti sampai 2021 akan ditawarkan sampai 10,64%. Jadi totalnya 20%. Ada juga opsi IPO namun masih kajian," papar Rozik.

Sumber